Syafruddin Adi
Mataram NTB - Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan SH., SIK., membuka secara resmi Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Polda NTB tahap II Tahun Anggaran 2024 terkait Aspek pelaksanaan dan pengendalian Satker / Satwil Jajaran Polda NTB di Gedung Rupatama Polda NTB, Rabu (09/10/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda NTB, Irwasda Polda NTB serta Seluruh Kepala Satker / Satwil Jajaran Polda NTB ( PJU / Kapolres/ta jajaran).
|
Baca juga:
Enam Lapak Di Mataram Dilalap Si Jago Merah
|
Sebelum membuka secara resmi kegiatan tersebut, Kapolda NTB menyampaikan bahwa Audit Kinerja yang dilaksanakan Itwasda Polda NTB merupakan kegiatan yang akan dilakukan di seluruh jajaran Polda NTB sebagai upaya pengawasan dan kontrol terhadap kinerja jajaran dalam bidang Operasional, Logistik, SDM serta penggunaan anggaran.
Dihadapan Peserta Hadi Gunawan juga mengingatkan bahwa Polda NTB sudah 11 kali mendapat WTP, oleh karenanya tahun ini Ia berharap bisa mendapat predikat tersebut yang ke 12 kali.
“Semoga tahun ini kita bisa mempertahankan peringkat WTP sehingga menjadi yang ke 12 kalinya, ”ucap Kapolda.
Kepada tim yang akan melakukan evaluasi atau audit diharapkan dapat menemukan sesuatu yang membutuhkan perbaikan dan dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momen konseling bagi seluruh satker / satwil jajaran untuk menuju kearah yang lebih baik.
“Tim yang akan turun nantinya diharapkan bukan hanya sebagai pemeriksa namun juga diharapkan sebagai Konsultan yang dapat memberikan solusi pada setiap permasalahan yang dihadapi, ”pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Irwasda Polda NTB Kombes Pol.Dede Ruhiyat Djunaidi SIK., menyebutkan Audit merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan internal Polri guna mencapai asfek ekonomis dan efisien dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
Dikatakannya, bahwa dengan pengelolaan keuangan / anggaran yang baik maka akan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap institusi guna meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Disamping itu, Audit kinerja perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) serta aparat Pemerintah yang bersih (Clean Government)
“Dengan audit kinerja tahap II ini diharapkan aspek pelaksanaan dan pengendalian mampu mencegah kemungkaran serta meminimalisir temuan atas laporan keuangan Polri, ”tutupnya. (Adb)
